Pemerintah Kabupaten Batang Minta Mahasiswa Undip Batang Bantu Bangun GPR

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama mahasiswa UNDIP Batang dan Diskominfo Batang. Sumber: Pemkab Batang.

Kasepuhan – Menilai pentingnya pembentukan opini publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Sendang Sari Kabupaten Batang, Selasa (29/10/2019).

FGD dengan tema Peran Opini Publik Dalam Government Public Relation ini melibatkan ahli komunikasi Universitas Diponegoro, Agus Naryoso; beberapa staf Diskominfo Jawa Tengah dan Kabupaten Batang; serta seluruh mahasiswa Undip Batang.

Setyo Irawan, Kepala Bidang Informasi Komunikasi dan Publik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah menginginkan ada evaluasi terhadap produk kehumasan agar sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

“Karena publikasi kita bersifat satu arah, begitu ada berita kemudian dipublikasikan kepada masyarakat, maka dari itu yang perlu kita evaluasi adalah konten yang dipublikasikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”, jelasnya.

Sementara itu, Agus Naryoso menghimbau seluruh peserta FGD agar bisa membentuk opini publik sehingga tersampaikan secara efektif.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi dan Publik Diskominfo Kabupaten Batang, Puji Setyowati selaku moderator menyimpulkan mobilisasi media sosial dinilai perlu sebagai bentuk pemanfaatan kolaboratif yang bisa membantu penyebaran informasi-informasi dari lembaga humas.

Government Public Relation

Government Public Relation (GPR) secara sederhana bisa diartikan sebagai humas pemerintahan. Tujuannya yakni untuk memberi masyarakat terkait apa saja yang telah pemerintah kerjakan. Adanya GPR sendiri merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Pakar humas Internasional, Cutlip & Center, and Canfield (1982) dalam Rosady Ruslan (2006 : 19) menjabarkan fungsi humas menjadi lima, salah satunya ialah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/ organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

Terjadinya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu sinkron dengan apa yang masyarakat butuhkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara meminta seluruh staf humas pemerintah untuk meningkatkan peran GPR. Hal ini karena banyaknya kasus intoleran yang terjadi dan persepsi pemerintah tidak ikut andil dalam penyelesaian masalah tersebut.

“Artinya pemerintah tidak selalu hadir dalam memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu pula masyarakat hanya sebaagi objek pembangunan. Inilah yang harus kita ubah.”, jelasnya.

Add Comment