Ciptakan Keterbukaan Informasi Publik Lewat Musdes Candigugur

Suasana musdes di Balai Desa Candigugur, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Sumber: Humas Pemkab Batang.

Bawang – Pemerintah Desa Candigugur menggelar acara musyawarah desa (Musdes) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat dalam rangka membahas perencanaan pembangunan desa tahun 2020. Musyawarah ini dilaksanakan di Balai Desa Candigugur, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang pada hari Rabu (30/10/2019) kemarin.

Dilansir dari situs resmi Pemkab Batang, acara ini turut dihadiri oleh Komandan Koramil (Danramil) 04/Bawang; Kodim 0736/Batang, Kapten Inf Amin; dan Kapolsek Bawang, Iptu Pol Muharom. Pembahasan umumnya mengenai penyelenggaraan pemerintah desa yang bersifat strategis.

“Rencanakan pembangunan Desa Candigugur dengan sebaik-baiknya, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Dahulukan pembangunan menurut skala prioritas yang terpenting, sehingga nantinya betul-betul bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran bagi kemajuan Desa Candigugur serta kesejahteraan masyarakat,” nasihat Kapten Inf Amin.

Kepala Desa Candigugur juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan pembangunan desa. “Mari kita sama-sama, saling bahu-membahu dan guyup rukun dalam segala bentuk pembangunan yang kita rencanakan,” jelas Muzamil.

Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya musdes, masyarakat bisa lebih tahu apa saja rencana pembangunan yang dicanangkan dan berapa besar dana yang digunakan. Begitupun sisi kebermanfaatan pembangunan tersebut, masyarakat berhak menolak ataupun mengkritisinya. Oleh karena itu pada musdes harus selalu melibatkan masyarakat agar terciptanya transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan undang-undang (UU) terkait keterbukaan informasi publik. Salah satu pertimbangan penerbitan UU ini ialah sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

“Badan publik yang dimaksud dalam UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN-APBD. Dalam konteks ini, LSM dan BUMN juga bisa masuk.”, ungkap Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat, A. Alamsyah Saragih.

Adanya UU KIP ini dinilai bukan berarti masyarakat bebas untuk mengorek-ngorek informasi. “Sebuah good governance itu memiliki tiga pilar, transparansi, partisipasi dan akuntabilitasi. Kami harus melakukan pengawasan, salah satunya dengan keterbukaan informasi publik. Walaupun keterbukaan informasi publik bukan berarti buka-bukan,” kata Tifatul Sembiring, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Add Comment