Desa Kalipucang Batang Bentuk Desa Layak Anak

Pembentukan Desa Layak Anak pada Desa Kalipucang. Sumber: Pemkab Batang.

Kalipucang Kulon – Inisiasi ini diapresiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang. Hal tersebut dinilai sebagai realisasi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Sebelumnya, Kabupaten Batang telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) Republik Indonesia, sebagai Kabupaten Layak Anak dengan predikat Pratama di Makassar.

Esti Herlina selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mengusulkan agar dana desa juga digunakan untuk memberdayakan masyarakat. “Selama ini Dana Desa lebih diutamakan untuk perbaikan sarana prasarana. Padahal kepentingan masyarakat desa tidak hanya infrastruktur saja, melainkan pemberdayaan warganya,” ungkapnya.

Dilansir dari laman Pemkab Batang, ia juga menerangkan terkait pemberdayan bisa berupa peningkatan pengetahuan tentang KLA, hukum pernikahan dini dan pencerahan terhadap sesama warga bahwa ada pengaruh buruk dari penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Desa Kalipucang Kulon, Dwi Listiyowati menjelaskan upaya yang telah dilakukan Desa Kalipucang Kulon untuk mendukung KLA diantaranya kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu.

Pemenuhan Hak Anak Dengan Akta Kelahiran

Menteri PPPA pada Kabinet Kerja, Yohana Yembise menyebutkan, “Ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi diantaranya hak terhadap sipil dan kebebasan, hak terhadap lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak terhadap kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak terhadap pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak atas perlindungan khusus. Menurutnya, pemenuhan tersebut akan bisa membawa anak Indonesia yang lebih berkualitas dalam segala aspek kehidupan.”

Namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan antara tahun 2010-2013 mayoritas anak Indonesia haknya belum terpenuhi dalam bidang sipil dan kebebasan pendapat. Hak tersebut antara lain hak nama dan kewarganegaraan, hak mempertahankan identitas, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak akses kepada informasi yang layak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak) menuliskan anak berhak mendapatkan nama dan identitas berupa akta kelahiran.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011 menyebutkan masih ada 40% penduduk usia 0-4 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Sedangkan 1% menyatakan tidak tahu apa itu akta kelahiran baik proses pembuatannya maupun fungsi akta itu sendiri.

Padahal hak anak yang paling mendasar adalah akta kelahiran. Pemenuhan akta kelahiran berarti orang tua telah memenuhi hak anak dalam mendapatkan nama dan identitas. Dengan adanya akta kelahiran, anak bisa menerima beasiswa pendidikan, e-KTP, asuransi kesehatan, sekolah, dan mendapatkan pekerjaan.

Add Comment