Kepala Desa Kalangsono Penuhi Janji Kampanye

Kades Riyanti bersama jajarannya meninjau bengkok. Sumber: Humas Pemkab Batang.

Banyuputih – Riyanti, Kepala Desa Kalangsono menjanjikan dirinya tidak menerima hasil panen dari bengkok. Kini janji tersebut akan segera terpenuhi. Riyanti menyerahkan hasil panen bengkok seluas 5,85 hektar sepenuhnya untuk kegiatan sosial sampai masa jabatannya rampung.

“Dalam waktu dekat kita akan rapat bersama membahas hal itu. Hasilnya untuk kegiatan kepemudaan, kaum dhuafa, fakir miskin, yatim piatu dan sarana ibadah,” ungkap Riyanti dikutip dari laman Pemkab Batang.

Hal ini sebagai bentuk cinta dan terima kasihnya kepada masyarakat karena bisa sampai terpilih menjadi Kepala Desa Kalangsono untuk periode 2019-2024, selain itu juga sebagai bukti kepedulian sosial.

Langkah apik Riyanti ini turut mendapat apresiasi Kanit Binmas, Iptu Rofi’i. “Semoga dengan keikhlasan hanya Allah yang membalasnya dan memberikan yang terbaik untuk Kepala Desa dan warga, saya titip untuk pengelolaan dana desa agar sesuai peruntukan dan dikelola secara profesional guna mencegah penyimpangan,” tuturnya.

Tolak Ukur Janji Kampanye

Steven Anthony, seorang Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Terbuka Palembang berpendapat siapapun kepala daerah yang terpilih, meski baru berdasarkan pada hasil perhitungan cepat namun mereka harus sudah memikirkan bagaimana cara mewujudkan janji-janji kampanyenya.

Menurut Steven, janji yang paling realistis adalah mewujudkan perbaikan pelayanan publik. Sebab, hal yang paling menjadi sorotan masyarakat adalah terkait pelayanan administrasi.

Sementara itu, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) justru menilai tolak ukur janji kampanye selalu berkaitan dengan instrumen HAM. Mereka berpendapat hal tersebut sesuai dengan Pasal 281 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dilansir dari laman resminya, AJI berpandangan ada tiga instrumen untuk mengukur apakah pemerintahan berhasil atau tidak. Ketiga instrumen itu adalah akses masyarakat, akseptabilitas masyarakat, dan kualitas dari pemenuhan hak pada bidang itu.

Pihaknya mencontohkan pemenuhan HAM ini dengan pembangunan puskesmas. Pembangunan ini harus dilihat apakah bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, lalu apakah pelayanannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dengan pembangunan yang selalu mempertimbangkan HAM diharapkan prinsip HAM akan terpenuhi. Mochammad Choirul Anam menjabarkan prinsip utama HAM tersebut dengan prinsip persamaan, prinsip non diskriminasi, kewajiban untuk melindungi, kelompok rentan diskriminasi berlapis, dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.

Add Comment