Minta Ramah Disabilitas, Bupati Batang Sanggupi Permintaan Guru SLB Batang

Apel pagi peringatan Hari Disabilitas Internasional. Sumber: Pemkab Batang.

Kauman – Guna memperingati Hari Disabilitas Internasional, 3 Desember yang lalu, Pemerintah Kabupaten menggelar apel pagi bersama ratusan siswa dan tenaga pendidik Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Batang serta komunitas disabilitas. Apel tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Batang pada Jum’at (6/12/2019).

Pada kesempatan itu, Mohamad Hikmat, salah satu guru di SLB Negeri Batang meminta fasilitas kantor pelayanan di Batang dibuat lebih ramah disabillitas. Pihaknya berharap Kabupaten Batang menjadi pelopor daerah ramah disabilitas.

“Selain kantor pelayanan publik di Batang perlu menyediakan kursi roda dan juga parkir khusus kendaraan disabilitas, kami juga ingin Polres Batang ada layanan pembuatan SIM D untuk penyandang disabilitas,” ujar Hikmat yang dilansir dari laman Pemkab Batang.

Menanggapi masukan dari warganya, Bupati Batang Wihaji langsung menyatakan pihaknya akan menyiapkan diri untuk mengupayakan hal tersebut. Menurutnya, langkah awal yang sedang ditempuh adalah adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) di kantor DPMPTSP Batang.

Wihaji pun akan mengupayakan fasilitas yang diminta penyandang disabilitas bisa terpenuhi dan pembangunannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Masih dalam kesempatan yang sama, para ASN di lingkungan Pemkab Batang memberikan infaq secara spontan untuk membantu pembangunan toilet disabilitas, sekitar Rp 13.573.800,00 terkumpul. Tak ketinggalan, Pemkab Batang juga menyalurkan uang tunai senilai Rp 25 juta untuk membantu pendidikan siswa di SLB.

Perlunya Kesadaran Semua Pihak

Berdasarkan data dari Bappenas, 15% dari total jumlah penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Hingga Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti menegaskan pemerintah sudah harus memulai memperbaiki fasilitas disabilitas di kota-kota seluruh Indonesia.

Niken meminta semua pemda serius membantu mempermudah penyandang disabilitas, terutama akses jalan. Akses jalan yang perlu dibangun diantaranya adalah pemasangan guiding block dan jembatan penyebrangan orang (JPO) yang tentunya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

“Kesadaran bersama semua pihak perlu diwujudkan. Keseriusan kepala daerah dan partisipasi publik perlu didorong agar lebih perduli untuk mewujudkan kota ramah disabilitas. Peran serta masyarakat diperlukan untuk mengetahui apa persoalan sesungguhnya yang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk mengatasinya,” tegas Niken dikutip dari laman Kementrian Kominfo.

Ikut andilnya masyarakat dalam pembangunan merata ini juga dinilai perlu oleh Pemkot Tangerang. Mereka membutuhkan peran masyarakat untuk tahu apa yang sebenarnya menjadi kekurangan dari pelayanan yang ditawarkan. Selain memberi masukkan, baiknya masyarakat lebih sadar akan fungsi dari guiding block. Setidaknya bila tidak bisa membantu dalam segi pembangunan, masyarakat bisa turut menjaga fasilitas yang sudah tersedia agar tetap terawat dengan baik.

Add Comment